29 March 2024

Dasar Hukum

 

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013  (LNRI Tahun 2013 Nomor 232) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 (LNRI Tahun 2019 Nomor 102 Tambahan LNRI Nomor 6354) tentang Pelaksanaan Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 atas Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 (Tambahan LNRI Tahun 2013 Nomor 257) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

Permendagri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

Permendagri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

Permendagri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat;

Permendagri Nomor 69 Tahun 2014 tentang PMDN No. 9 Tahun 2015 Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;

Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;

Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Secara Daring;

Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 (LNRI Tahun 2019 Nomor 1611) tentang Pemberian Hak akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 (LNRI Tahun 2019 Nomor 1742) tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 (LNRI Tahun 2019 Nomor 1789) tentang Peraturan Pelaksana Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 (LNRI Tahun 2019 Nomor 1790) tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan Dan Perpanjangan KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak Dan Akta Pencatatan Sipil Gratis;